Zerotv.id – Langsa – Hutan Mangrove yang tersebar di tiga kabupaten kota yakni Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang terancam hilang Alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi industri arang kayu dan tambak menjadi penyebabnya.

Pemerintah Aceh dan stake holder lainnya telah melakukan upaya upaya perlindungan dan pemanfataan mangrove. Tetapi persoalan mangrove tidak bisa dilihat hanya dari satu Kabupaten Kota saja tetapi harus terintegrasi dengan kabupaten terdekat yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Menyikapi hal tersebut, melalui Program Shared Resources Joint Solutions (SRJS) lembaga Balai Syura menyelenggarakan seminar workshop Inventarisir Persoalan Mangrove dengan Multi Pihak di Kota Langsa yang berlangsung selama dua hari.

Balai Syura Inong Aceh bersama masing-masing petugas KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Aceh wilayah Aceh Tamiang mendampingi seluruh peserta workshop untuk mengunjungi beberapa lokasi dimana salah satu perusahaan sawit di Lubuk Damar Kabupaten Aceh Tamiang ini telah menanami beberapa jenis tanaman areal seluas 5 hektar yang dimulai sejak 2018 lalu. Upaya tersebut merupakan kewajiban perusahaan dengan pemerintah Aceh yang tertuang dalam Memorandum of Understanding.

Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju lokasi hutan mangrove yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Sesampainya di lokasi yang dituju, para peserta menjumpai salah seorang warga yang masih menjaga kelestarian pohon mangrove di lahan seluas 50 hektar yang digarapnya selama bertahun-tahun.

Ketika ditanya soal dirinya menolak menanam sawit, Bapak dua anak ini tidak tergoda dengan ajakan tersebut. Bahkan, dirinya menolak dan tetap berusaha menjaga kelestarian mangrove supaya hasil ternak udang dan kepiting terus bertambah.

Usai mendata dan menginventarisir segala permasalahan dilapangan, para peserta merumuskan strategi yang paling tepat untuk melestarikan dan memanfaatkan mangrove secara lestari dan berkelanjutan.

Kepala KPH Wilayah III Aceh, Amri Samadi, S.Hut MSi mengatakan mesti ada strategi dalam bekerja sama dengan masyarakat. Sebab hari ini masyarakat sudah terlanjur melakukan aktifitas illegal di dalam kawasan hutan seperti pembukaan tambak, penanaman sawit dan produksi arang.

Maka dari itu, Program Shared Resources Joint Solutions (SRJS) diharapkan mampu mengembalikan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan mangrove serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan stake holder lainnya demi ancaman dampak lingkungan yang lebih parah di masa mendatang. ( Taufik)