Zerotv.id – Binjai Sumut – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat D aerah ( DPRD) Kota Binjai melalui Komisi A dibawah kepimpinan Hj.Emagata SH melakukan Infeksi Mendadak ( Sidak ) di toko Mahkota Ponsel Accesories Jln.A.Yani.Kel.Kartini Kec.Binjai Kota, Senin ( 9/03).

Sidak dilakukan karena disinyalir adanya laporan dari masyarakat bahwa beberapa bangunan usaha tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan, seperti mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB)

Saat anggota DPRD Binjai dan beberapa  Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terkait dari Dinas Perkim dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP)  melakukan Eksperimen tidak menemukan hal tersebut yang dimaksud.

Namun adanya keganjelan saat ekperimen yang dilakukan wakil rakyat bersama organisasi pemerintah daerah ( OPD ) yang terkait.

Dinas perkim melalui kepala bidang pengawasan izin mendirikan bangunan Amru Harahap mengatakan ” menurut perda nomor 6 tahun 2011 dan perda nomor 9 tahun 2011 dan perwa nomor 20 tahun 2013 tentang Garis Badan Jalan ( GSB ) menyatakan jalam sultan hasanudin sekitar 4 Mtr kegunaan GSB tersebut apabila pemerintah membutuhkan untuk memperlebar jalan maka pihak masyarakat tidak bisa menuntut untuk mengganti rugi”.

” Kanopi, sifatnya sementara tidak bangunan permanen yang dimana artinya tertutup atau didinding tidak bisa untuk di bongkar, untuk Mahkota Ponsel sendiri jika terlihat dengan mata kepala sendiri bangunan permanen tersebut di ijinkan dengan perda IMB nomor 9 tahun 2011″, terang Amru

Fakta dilapangan toko mahkota ponsel accesories telah melanggar seperti kanopi yang dimana maksud oleh dinas perkim sendiri tidak permanen namun realita yang didapat kanopi tersebut permanen.

Ketua Komisi A DPRD Binjai Hj.Emagata SH saat dikonfirmasi Awak media ini mengatakan ” perwa dan perda yang di sebutkan kepala bidang pengawasan ijin mendirikan bangunan tersebut akan kita evaluasi lagi perda  tersebut dan kita akan secepatnya memanggil dinas tersebut untuk membedah perda dan per wa letak kesalahan mahkota ponsel sesuai adanya laporan masyarakat.

Salah satu anggota LSM Kota Binjai Mhd Aka Affandy menanggapi persoalan yang telah dilanggar mahkota ponsel tersebut mengatakan ” walaupun DPRD Binjai sudah tegas, namun pihak dinas terkait diduga adanya kong kali kong dengan pemilik toko ponsel mahkota accesories ini harus menjadi PR wakl rakyat, agar marwah dan citra DPRD tidak negatif di masyarakat, bongkar toko mahkota ponsel yang sudah jelas melanggar peraturan pemerintah,”ucapnya kesal. (Raka)